Home MEGAPOLITAN BKD DKI Tutup Mata, LP2AD: Dua Tahun Jabatan Kasubag dan Kasi Kecamatan...

BKD DKI Tutup Mata, LP2AD: Dua Tahun Jabatan Kasubag dan Kasi Kecamatan dan Kelurahan Kosong, Malah Mau Lantik Pamong

1
SHARE

JAKARTA, CAKRAWALA.CO- Mengamati kinerja birokrasi Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta yang semakin hari semakin kedodoran dalam melakukan mutasi dan rotasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Banyak pejabat eselon III dan IV yang memiliki segudang prestasi. Tapi tidak dilirik. Padahal, prestasi maupun penghargaan merupakan hasil juara dari program kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Victor Irianto Napitupulu, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) kepada Wartawan, di Balaikota, Jalan Kebon Sirih, Senin (11/02/2019) siang.

Aktivis DKI ini mengaku, miris dengan kinerja birokrasi Kepegawaian Pemprov DKI Jakarta yang masih tebang pilih terhadap pejabat yang tidak masuk dalam barisan Asal Bapak Senang (ABS).

“Jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jangan bisanya hanya duduk dibelakang meja. Coba lihat pegawai di Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Jakpus Kasubag dan Kasi hampir dua tahun kosong. Pantesan aja kedodoran merespon laporan masyarakat,” ungkap Victor.

Baca Juga  Saluran Mampet di Rutan Salemba Warnai Rapim

Ironisnya, lagi, sambung Victor informasi yang beredar mengenai isu perombakan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada bulan ini yaitu melantik pamong, pejabat eselon III dan IV. Namun tidak memiliki kompetensi atau jam terbang sebagai pamong. Selain itu, tidak berlandaskan aturan sesuai Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

“Jangan hanya karena dia lulus hasil tes lelang jabatan. Pejabat eselon IV bisa naik dua grit. Pantastis sekali, padahal kalau dites kepamongannya nol sama sekali. Dan hasil lelang ini bukan indicator final,” jelas Victor.

Ia menyarankan, lebih baik Pemprov DKI Jakarta menunda pelantikan pamong. Karena akan membuat kegaduhan publik.

“Bayangkan saja pengorbanan pamong seperti Camat dan Lurah itu sangat luarbiasa. Mereka rela berkorban waktu dan pikiran demi mementingkan lingkungan dari pada keluarga. Tiba-tiba di mutasi dan non job,” terangnya.

Baca Juga  Berkah Asian Games 2018, Pengrajin Barang Bekas di Solo Juga Kebagian Pesanan

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN jelas mengatur bahwa jika seorang ASN mengalami pergeseran posisi atau jabatan, harus dijelaskan apa sebab dan alasannya. Dan pasal 34 PP nomor: 11 tahun 2017 dalam proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi.

“Sekda Provinsi DKI Jakarta, H. Saefullah sebagai pejabat tertinggi di Balaikota DKI Jakarta harus punya nalar yang sehat sebagai pimpinan jangan hanya mementingkan gerbong,” tandasnya.

Menanggapi soal jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan dua tahun kosong, Sekretaris Komisi DPRD DKI Jakarta, Very Yonevil menyatakan, sangat prihatin melihat kondisi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ketika jabatan banyak yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT).

Baca Juga  Saat Buka Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Sawah Besar, Wakil Wali Kota Jakpus Binggung Banyak Kasudin Tidak Hadir

Menurut politisi dari Partai Hanura ini beban tanggung jawabnya tidak akan maksimal.

“Prihatin sekali dengan pemerintahan sekarang ini. Apalagi ditemukan beberapa jabatan di kecamatan dan kelurahan, Sudin banyak yang kosong. Sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terganggu,” tandasnya.

Selain itu, sambung Verry, penyerapan anggaran di tahun 2019 berdampak sama dengan tahun sebelumnya, tidak akan maksimal. (Is)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar