Beranda PILEG KITA Arzeti Sosialiasikan Empat Pilar Bersama Karang Taruna di Surabaya

Arzeti Sosialiasikan Empat Pilar Bersama Karang Taruna di Surabaya

0
BERBAGI
Arzeti Sosialiasikan Empat Pilar Bersama Karang Taruna di Surabaya - image IMG-20190121-WA0056-640x360 on https://www.cakrawala.co
Arzeti Bilbina, anggota MPR/ DPR RI dari Dapil Jatim 1

SURABAYA, CAKRAWALA.CO-Empat pilar kebangsaan menjadi kunci utama dalam memperkuat pondasi bangsa Indonesia, hal tersebut diungkapkan anggota MPR/ DPR RI, Arzeti Bilbina, SE dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Senin (4/2/2019) bersama pengurus karang taruna di Surabaya.

Sistem hukum Indonesia mengenal adanya suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat, disusun secara hierarkis yang mempunyai konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya merupakan dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

“Meskipun sistem hukum Indonesia mengenal adanya hierarki, akan tetapi UUD 1945 sebelum ataupun sesudah amandemen tidak mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Di dalam UUD 1945 hanya mengatur mengenai jenis produk hukum dan lembaga pembentuk hukumnya,” tutur Ibu tiga anak, menjelaskan dihadapan kader karang taruna di Jl. Hangtuah Pasar, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Surabaya.

Baca Juga  Bupati Seram Bagian Timur dan Wakil Wali Kota Ambon Lepas 435 Calon Haji

Masih dikatakan, Arzeti. Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, sampai saat ini terdapat empat produk hukum yang mengatur mengenai hierarki peratran perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR (gotong-royong) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

MPR adalah lembaga negara ciri khas Indonesia, dan belum ada lembaga yang sejenis pada saat Indonesia di bawah kekuasaan Belanda, walaupun tak dapat dipungkiri jika lembaga negara yang bernama MPR ini meniru model lembaga negara yang ada di negara Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa sesungguhnya dalam keberadaan MPR terdapat elemen-elemen konsepsi kenegaraan yang bersifat kombinatif antara tradisi liberalisme barat dengan sosialisme timur.

Baca Juga  Sosialisasikan Pilkada, Kapolres Garut Terbang, Dandim Bicara Lewat Seminar

Lanjut anggota komisi X DPR RI, yang akan maju lagi mencalonkan dari Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo). Mengatakan Undang-undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. “Adapun MPR yang saat ini terdiri dari anggota DPR dan DPD RI kedudukan dan kewenangannya sama dengan lembaga tinggi negara lainnya,” ujarnya.

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Baca Juga  Gerindra Bidik La Nyalla Mataliti Maju Pilkada Jatim 2018

Untuk pengujian peraturan perundangundangan yang kedudukannya di bawah Peraturan Negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dimasukkannya Peraturan Negara ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Negara tersebut menjadi sumber hukum formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Peraturan Negara, dan akan memberikan kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia. (wira)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar