Beranda PERISTIWA HUKUM & KRIMINAL Alasan Keamanan, Pemeriksaan Ketua PA 212 Di Pindah Ke Mapolda Jawa tengah

Alasan Keamanan, Pemeriksaan Ketua PA 212 Di Pindah Ke Mapolda Jawa tengah

1
BERBAGI
Alasan Keamanan, Pemeriksaan Ketua PA 212 Di Pindah Ke Mapolda Jawa tengah - image Snapshot-104-640x360 on https://www.cakrawala.co
Wakapolresta solo, Akbp andy rifai saat diwawancarai wartawan senin (11/02/19), foto AGb

SOLO JATENG CAKRAWALA.CO,-Untuk alasan keamanan,pemeriksaan ketua pa 212, slamet ma’arif yang sedianya dilakukan di mapolresta solo, jawa tengah, pada rabu 13 februari 2019 mendatang,dipindah ke mapolda jawa tengah. pada hari yang sama pukul 10.00 wib.

 

Hal tersebut diungkapkan wakapolresta solo, akbp andy rifai saat ditemui di mapolresta solo senin(11/02/19) “meskipun dipindahkan ke mapolda jawa tengah.namun tim penyidik yang menangani kasus ini tetap anggota satreskrim polresta solo, hanya lokasinya saja yang dialihkan ke mapolda jateng,faktor keamananlah yang dijadikan pertimbangan, “ ungkap andi.

Baca Juga  Pabrik Pil PCC Solo Dikendalikan Bandar Besar Beromset Rp. 2,7 Miliar Perhari

 

wakapolresta solo akbp andy rifai menambahkan,surat panggilan pemeriksaan tersangka, slamet ma’arif bernomor s.pgl/48/ii/2019/satreskrim solo juga sudah diserahkan ke kuasa hukum. pihak kepolisian juga sudah memberitahukan jika ada pemindahan lokasi pemeriksaan ke polda jawa tengah.

 

 

Seperti diketahui, polisi telah meningkatkan status ketua umum persaudaraan alumni/ pa 212 slamet ma’arif dari saksi menjadi tersangka, kasus dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye saat menjadi pembicara tabligh akbar pa 212 di bundaran gladag, solo, jaeng.pada minggu 13 januari 2019 lalu.

Baca Juga  Mal Ciputra Semarang Terbakar

peningkatan status tersebut diberikan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara sejak jumat lalu.

slamet ma’arif akan dikenakan pasal 280 ayat (1) uu pemilu no.7 tahun 2017,  tentang larangan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu,slamet maarif terancam pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal rp12 juta (pasal 492 uu pemilu/ atau penjara dua tahun dan denda paling banyak rp24 juta (pasal 521 uu pemilu). AGb

 

Bagaimana menurut Anda ?

komentar