Beranda PERISTIWA HUKUM & KRIMINAL 6 Orang ASN Cianjur Dipecat

6 Orang ASN Cianjur Dipecat

0
BERBAGI
6 Orang ASN Cianjur Dipecat - image IMG-20181105-WA0051-640x854 on https://www.cakrawala.co

CIANJUR,CAKRAWALA.CO – Enam orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat diberhentikan secara tidak hormat (pecat) dari tugasnya sebagai pegawai negeri sipil. Pemberhentian keenam ASN itu, karena mereka masing masing terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor).

Demikian hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Tohari Sastra, Kepada wartawan diruang kerjanya, senin (5/11/2018).

Pemberhentian keenam ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat itu, merujuk pada aturan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara.

Baca Juga  Menyaru Pembeli, Buruh Proyek Sikat Ponsel dan Laptop

Dalam SKB tiga menteri itu, disebutkan pejabat pembina kepegawaian daerah, dalam hal ini Bupati harus segera memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.

Namun, bila pejabat pembina kepegawaian tidak melaksanakan tindakan pemberian sanksi kepada ASN yang terlibat Tipikor, maka pejabat pembina kepegawaian yang akan diberikan sanksi.

Dari enam ASN tersebut, lima orang di antaranya yaitu HC, EI, GJ, dan M, sudah diberhentikan secara tidak hormat terhitung mulai tanggal (TMT) 31 Oktober 2018, dan satu ASN lainnya yaitu DM baru diberhentikan sementara, karena masih dalam proses pengadilan dan belum incraht (inkrah).

Baca Juga  Rayakan HUT Bhayangkara, Kapolsek Campaka santuni Anak yatim dan Jompo

Sementara itu, untuk proses pembinaan Pemkab Cianjur, Jawa Barat aktif memberikan sosialisasi dan pembinaan langsung kepada seluruh pegawai baik yang berstatus ASN maupun Non ASN mengenai aturan SKB menteri yaitu Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2013 serta tindak pidana korupsi. ***(Tim)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar